 |
| Bupati Dompu Bambang Firdaus (Foto: PPID Kabupaten Dompu) |
Saat dimintai tanggapan, Bambang menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci substansi laporan yang dimaksud.
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dalam sistem demokrasi.
“Saya sih tidak tahu detailnya. Itu kan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tapi saya belum tahu persis seperti apa laporannya,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Dompu itu menegaskan bahwa saat ini ia memilih berkonsentrasi pada pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana lebih penting untuk kepentingan masyarakat.
“Saya fokus kerja saja. Itu yang lebih utama,” tegasnya.
Laporan Terkait Dugaan 19 Paket Proyek
Sebelumnya, GERAK melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 19 paket proyek Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Selain Bupati Dompu, laporan tersebut juga menyebut nama istrinya, Ny. Onti Farianti Bambang Firdaus, serta Kurnia Ramdhan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Dompu.
Koordinator GERAK, Rajulan, menyampaikan bahwa berkas laporan telah diserahkan langsung ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (3/2/2026). Laporan tersebut diklaim telah diterima secara administratif oleh pihak KPK.
GERAK menduga terdapat praktik pengaturan proyek dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka juga menyatakan telah melampirkan sejumlah dokumen pendukung dalam laporan tersebut.
Organisasi itu meminta KPK melakukan penelaahan secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait tindak lanjut atas laporan tersebut.